Bantudesa.com, – Banyuwangi terus mendukung pertumbuhan ekonomi digital, tidak hanya di daerah tetapi bahkan di luar negeri. Untuk mengatasi masalah ini, Pemkab Banyuwangi menggandeng SPBE di tingkat desa dalam sistem pemerintahan.
SPBE sendiri merupakan penyelenggara pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan pelayanan kepada instansi pemerintah, aparat keamanan negara, pemilik usaha, masyarakat umum, dan lembaga lainnya. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE akan diumumkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada 20 Desember 2022.
“Kabupaten SPBE saat ini akan menuntaskan transformasi Kampung Cerdas digital yang kami mulai pada 2016. 189 Kampung Pintar di Banyuwangi sudah mulai mendigitalkan pelayanan publik, ini akan terus berjalan dengan baik” ujar Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani saat rapat SPBE Desa di Kamis, 5/1/2023.
Mohammad Nov, Staf Ahli Bidang Budaya Kerja, Abdul Hakim, dan Ir. Budi Sarwoto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pemprov Jatim, semuanya ikut dalam pencanangan dimaksud.
Banyuwangi sendiri telah mengembangkan model Kampung Pintar sejak 2016 guna memajukan bisnis digital hingga level tertentu. Saat ini, di tahun 2016, Menkominfo Rudiantara mengakuisisi Smart Kampung. Di Kampung Pintar, selain kuliah umum tentang kependudukan, ada program lain untuk masalah sosial, pendidikan, dan kesehatan.
Banyuwangi berstatus “desa berkembang” sejak 2022 berkat pertumbuhan desa yang berkelanjutan. Desa berkembang dan “desa tertinggal” sudah tidak ada lagi. Sekitar 51 desa termasuk dalam kategori “maju”, dan 138 desa termasuk dalam “mandiri”. Boleh jadi kabupaten peringkat satu di Banyuwangi ini memiliki Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi.
Semua ini atas dasar kerjasama dan kewenangan kepala desa, camat, BPD, tokoh agama dan masyarakat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, yang semuanya bahu-membahu meruntuhkan desa.
Bupati Ipuk menyatakan SPBE merupakan sarana untuk mempermudah dan mengefisienkan dalam memberikan bantuan kepada masyarakat luas. Berbagai indikator yang terdapat dalam SPBE telah memberikan gambaran bagaimana suatu bangsa yang modern dapat melakukan pelayanan publik secara cepat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi.
“Kedepannya, layanan warga akan fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan kemudahan dan efisiensi. Ini adalah prinsip penting yang harus dipahami semua orang agar SPBE dapat dilaksanakan, mungkin sampai tingkat kabupaten”ungkapnya.
Banyuwangi telah mulai melakukan pengukuran desa tingkat SPBE dengan menggunakan 18 indikator. Diantaranya adalah: keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, layanan perpustakaan umum, layanan digitalisasi internal desa, layanan perpustakaan umum untuk semua sektor, pembenahan BUMDes, dan progres platform digital Kampung Pintar.
“Saat ini kami memiliki 15 desa dari berbagai ukuran kinerja pemerintahan. Nanti dilakukan penjurian dan perangkingan. Kami memiliki bantuan hadiah mata uang dengan kapur terbaik kami. Untuk digitalisasi program kabupaten, ini sangat penting” Ipuk kata
“Tolok ukur satu tahun mendatang akan digunakan seluruh desa untuk menilai kinerja pemerintahan masing-masing. Harapan kami, ekonomi digital Banyuwangi akan terpuruk di bawah,” imbuhnya.
